Kolaborasi APH, Lapas Permisan Datangi PN Cilacap Kawal WBP

Warga Binaan Lapas Permisan Datangi Sidang PK di PN Cilacap

 

Baca juga: Sinergi Membangun dan Mencerdaskan Bangsa, Kemenkumham Jateng Teken MoU dengan Unimus

CILACAP - Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

 

Baca juga: Sinergitas Lapas Pasir Putih Nusakambangan dan BNPT Laksanakan Pelayanan Kesehatan Narapidana Terorisme

Melalui asas semua sama di hadapan hukum, itulah asas hukum yang ingin ditunjukkan Lapas Permisan terhadap pelayanan hukum bagi Warga Binaannya. Pelaksanaan pengawalan Sidang Peninjauan Kembali pada hari Kamis (25/01) terhadap salah satu WBP menjadi bentuk pelayanan petugas Lapas Permisan.

 

Baca juga: Kemenkumkam Jateng Gandeng Polda Gelar Pembinaan Satgas Keamanan dan Ketertiban Jajaran Pemasyarakatan

LTY merupakan salah satu WBP yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Warga binaan tersebut merupakan warga negara asing asal hongkong dengan kasus narkotika. Dalam agenda sidang kali ini turut juga menghadirkan saksi ahli yang merupakan seorang akademisi profesi dosen untuk dimintai keterangan-keterangan. PK yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cilacap tersebut dilaksanakan dengan pengawalan ketat 3 petugas Lapas dibantu dengan 1 petugas Kepolisian.

 

Baca juga: Perkuat Sinergi Pengelolaan JDIH, Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan Bawaslu Kota Semarang

Candra Putra Perwira selalu Kasubsi Bimkemaswat dan juga merupakan pengawal WBP tersebut mengungkapkan upaya hukum yang ditempuh salah satu WBP Lapas Permisan merupakan hak WBP.

 

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Jalin Sinergi Dengan Kodam IV Diponegoro

"Lapas Permisan selalu memberikan hak WBP sesuai dengan porsinya tidak mengurangi atau menambah suatu hal apapun. Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis pengadilan ini, merupakan salah satu upaya hukum WBP terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, " ujar Candra.